BMKG: Perubahan Iklim Tingkatkan Risiko Kekeringan dan Ganggu Ketahanan Air
BMKG menekankan perlunya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menjaga ketahanan sumber daya air nasional. Perubahan suhu, pola curah hujan, dan kenaikan muka laut berpotensi mengganggu keseimbangan air serta meningkatkan risiko kekeringan, bencana hidrometeorologi, dan gagal panen.
Hal itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air Nasional di Jakarta, Kamis (15/10/2026). Rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono tersebut membahas koordinasi kebijakan dan program untuk mengurangi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air.
Tren suhu, curah hujan, dan muka laut
Dalam paparannya, Faisal menyebut data BMKG menunjukkan suhu permukaan rata-rata Indonesia meningkat 1,04 derajat Celsius selama 45 tahun terakhir. Curah hujan tahunan menunjukkan tren penurunan hingga 2–3 persen per dekade, khususnya di wilayah selatan khatulistiwa. Sementara itu, kenaikan muka air laut tercatat sebesar 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun.
Menurut BMKG, perubahan tersebut memengaruhi siklus air dan dapat memperburuk anomali cuaca. Dampak yang berpotensi muncul antara lain kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan terhadap pertanian dan kesehatan masyarakat.
Ketersediaan air menjadi persoalan penting terutama saat musim kemarau. Berkurangnya pasokan air tanah dan air permukaan akibat kemarau panjang dapat menghambat kegiatan pertanian sekaligus pemenuhan kebutuhan air bersih sehari-hari.
BMKG rekomendasikan penguatan peringatan dini
Untuk mengantisipasi risiko, BMKG merekomendasikan sinkronisasi kebijakan antarlembaga, pemerataan sistem peringatan dini, serta optimalisasi Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) melalui koordinasi lintas instansi. Langkah tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan air, terutama di wilayah rawan kekeringan.
BMKG juga menyoroti kebutuhan memperluas sistem peringatan dini banjir dan kekeringan, memperkuat data hidrologi berbasis teknologi digital, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan regulasi dan pedoman operasional lintas instansi untuk menghadapi bencana terkait perubahan iklim turut menjadi rekomendasi.
Dalam rapat tersebut, Agus Harimurti Yudhoyono menekankan bahwa ketersediaan air perlu dijamin untuk menunjang kebutuhan pangan, energi, industri, dan perkembangan teknologi digital. Ia juga menyampaikan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengidentifikasi alternatif sumber air, menyempurnakan regulasi, serta memastikan pemanfaatan air berjalan sesuai ketentuan.
BMKG menyatakan terus mendukung upaya menjaga ketahanan sumber daya air dengan menyediakan informasi meteorologi dan klimatologi sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan.