BMKG Tekankan Kesiapsiagaan dan Kolaborasi Mitigasi Bencana di Jakarta
BMKG menekankan pentingnya kesiapsiagaan berkelanjutan, mitigasi berbasis risiko, serta kolaborasi lintas sektor untuk menghadapi ancaman bencana di DKI Jakarta. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026). Rakorda yang diselenggarakan BPBD DKI Jakarta tersebut membahas tantangan dan peluang dalam penetapan status keadaan darurat bencana.
Ancaman bencana perlu dihadapi dengan informasi ilmiah
Faisal menyebut DKI Jakarta menghadapi beragam potensi ancaman, antara lain gempa bumi, bencana hidrometeorologi basah dan kering, serta dampak aktivitas gunung api. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan informasi ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Hidrometeorologi basah berkaitan dengan curah hujan tinggi yang dapat memicu banjir dan dampak turunannya. Sebaliknya, kondisi hidrometeorologi kering dapat meningkatkan risiko kekeringan, kebakaran, dan penurunan kualitas udara. Faisal menyampaikan bahwa kondisi yang diharapkan ialah curah hujan yang tidak berlebihan maupun terlalu sedikit.
BMKG menyediakan informasi cuaca dan iklim untuk mendukung keputusan pemerintah daerah. BMKG juga mendukung Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama pemerintah daerah dan instansi terkait, dengan pelaksanaan yang menyesuaikan kondisi atmosfer dan kebutuhan wilayah.
Namun, OMC bukan satu-satunya solusi untuk mengurangi risiko hidrometeorologi. BMKG menekankan perlunya penanganan struktural, pengelolaan sumber daya air, serta penataan ruang berkelanjutan, termasuk normalisasi sungai, pengerukan waduk, penataan bantaran sungai, dan penegakan tata ruang.
Dukungan pemantauan gempa dan dampak gunung api
Dalam menghadapi dampak aktivitas gunung api, BMKG memantau kondisi atmosfer, terutama arah dan kecepatan angin yang dapat memengaruhi sebaran abu vulkanik. Pemantauan aktivitas vulkanologi sendiri merupakan kewenangan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Informasi BMKG mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran, serta dapat digunakan dalam pelaksanaan OMC sesuai kebutuhan.
Untuk mitigasi gempa, Faisal menekankan empat hal: memahami sumber ancaman, menyediakan informasi peringatan yang cepat dan akurat, memastikan informasi diterima pihak yang membutuhkan, serta membantu masyarakat memahami tindakan penyelamatan dan evakuasi. Menurutnya, kesiapsiagaan tidak semestinya baru meningkat setelah bencana terjadi.
BMKG mengoperasikan lebih dari 10.800 peralatan observasi utama di Indonesia. Lebih dari 2.000 di antaranya merupakan instrumen pemantauan gempa bumi dan tsunami, seperti seismograf, intensity meter, akselerograf, dan tsunami gauge, yang didukung fasilitas High Performance Computing (HPC).
BMKG juga memperkuat Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), yang dapat menghasilkan dan menyebarluaskan informasi gempa bumi serta peringatan dini tsunami dalam waktu kurang dari tiga menit setelah gempa terjadi. Informasi disebarkan melalui berbagai kanal kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
Jakarta memiliki kerentanan gempa tersendiri
Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan Indonesia memiliki aktivitas kegempaan tinggi karena berada pada pertemuan empat lempeng tektonik utama. Jakarta, menurutnya, berjarak sekitar 300 kilometer dari zona subduksi di selatan Jawa. Lapisan tanah lunak yang mendominasi wilayah tersebut dapat memperkuat guncangan melalui fenomena amplifikasi gelombang.
Penguatan mitigasi, kata Wijayanto, perlu mencakup pembangunan dan penguatan struktur bangunan tahan gempa, peningkatan literasi kebencanaan, sosialisasi berkelanjutan, serta pemanfaatan kanal komunikasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi tepercaya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyoroti pentingnya kesiapsiagaan menghadapi ancaman hidrometeorologi dan risiko kebakaran yang meningkat pada periode kering serta dampak El Niño, khususnya di kawasan padat penduduk. Ia menekankan sinergi pemerintah daerah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Forkopimda, dunia usaha, masyarakat, dan relawan.
Selain mendukung mitigasi bencana, BMKG bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengembangkan informasi prediksi penyakit berbasis iklim, seperti demam berdarah, malaria, dan diare hingga tingkat kecamatan. Upaya ini diharapkan mendukung ketangguhan masyarakat dan pengurangan risiko bencana.